LBH Pers: Investigasi IndonesiaLeaks soal Buku Merah Bukan Hoaks

Suara.com – Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut berita hasil investigasi sejumlah media yang berkolaborasi dalam IndonesiaLeaks adalah hoaks alias bohong.

Dia memastikan, laporan investigasi yang mengungkap kasus perusakan barang bukti buku merah berisi catatan keuangan dugaan aliran dana ke petinggi Polri termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah melalui verifikasi data secara valid.

“Apa yang diberitakan media anggota IndonesiaLeaks ada data dan faktanya, serta sudah terverifikasi,” kata Nawawi dalam konfrensi pers oleh inisiator dan CSO mitra IndonesiaLeaks di kantor AJI Indonesia, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Minggu (14/10/2018).

Dia menyatakan, data mengenai buku merah serta BAP Kumala Dewi Sumartono yang diperoleh oleh tim IndonesiaLeaks juga sudah dikonfirmasi kebenarannya ke empat sumber di KPK.

Menurutnya, laporan investigasi IndonesiaLeaks mulai disebut sejumlah pihak sebagai hoaks setelah Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan rekaman CCTV tak merekam perusakan buku merah oleh dua eks penyidik Roland Ronaldy dan Harun.

“Pernah diucapkan oleh pihak-pihak dalam wawancara. Ini dikatakan hoaks karena pernyataan Ketua KPK bahwa tidak terlihat dalam rekaman CCTV pengrusakan barang bukti. Padahal dia sebelumnya bilang terlihat dalam rekaman CCTV,” ujar dia.

“Kami tegaskan ini bukan kebohongan, bukan sebuah hoaks. Laporan berita ini berdasarkan fakta. Kami pastikan berita investigasi ini memenuhi standar jurnalistik”.

Dia menambahkan, laporan investigasi ini bukan untuk kepentingan politik tertentu, meski diterbitkan pada tahun politik menjelang Pilpres 2019.

“Ini sama sekali tidak ada maksud dan tujuan politik tertentu. Investigasi ini benar independen, sesuai dengan tugas jurnalistik sebagai kontrol sosial,” kata dia.

Liputan investigasi IndonesiaLeaks yang juga dibuat Suara.com bisa dibaca di sini.

Sementara pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai perusakan buku merah menjadi dasar penindakan terhadap Roland dan Harun bisa dilihat di sini.